2024

PENGUMUMAN LELANG NomorW.11.IMI.IMI.6-PB.05.01-4667 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya akan melaksanakan lelang wajib non eksekusi Barang Milik Negara dengan jenis penawaran lelang melalui internet open bidding dengan objek lelang berupa: 1(satu) Paket Bongkaran Hasil Renovasi berupa Aluminium,.Kacapintu, Genteng, Granit, Lampu,Triplek dan Kabeldalam kondisi rusak […]

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menjaring 687 warga negara asing dalam operasi Jagratara yang dilaksanakan pada 270 titik di seluruh Indonesia pada 12 s.d. 15 November 2024. Operasi ini merupakan bagian dari program 100 hari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang resmi berdiri pada Oktober lalu. Dalam Jagratara kali ini, sebanyak 50 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian

TASIKMALAYA – Jumat (15/11) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melaksanakan Kegiatan Pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Substantif Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Pemusnahan Arsip bertujuan untuk mengurangi jumlah volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Selain itu juga untuk efisiensi sehingga memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan serta memberikan tempat bagi arsip yang baru. Acara

JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146 orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin (04/11/2024). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebut menyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan pengejawantahan dari Asta Cita

JAKARTA – Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kini dapat melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Sebelumnya, autogate dapat digunakan oleh WNA yang memiliki e-Visa maupun BebasVisa Kunjungan (BVK). “Integrasi sistem penerbitan visa dan izin tinggal dengan sistem autogate mengeskalasi performa layanan keimigrasian di

JAKARTA – Hingga 22 September 2024, sebanyak 7.614 orang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Dari total tersebut, 602 merupakan pencegahan sementara 7.012 merupakan penangkalan (penolakan masuk orang asing ke Indonesia). Sebanyak 1.644 orang asing yang ditangkal (23,5%) masuk dalam daftar tangkal untuk pertama kali sedangkan 76,5% di antaranya telah

Jakarta – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, memastikan pemerintah masih menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bersama dengan Pemerintah Provinsi Palu, Rabu (4/8/2024), Perwakilan Direktorat Jenderal HAM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM non yudisial di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). “Pemerintah

Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya ikuti Apel Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Supratman Andi Agtas secara Virtual, Senin, 26 Agustus 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Imigrasi ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor, Surjono beserta seluruh Pejabat Struktural. Kegiatan ini merupakan kegiatan Apel bersama Menteri Hukum dan

TASIKMALAYA – (20/08) Sehubungan dengan telah berakhirnya jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D untuk periode tahun 2014 – 2024 pada hari ini telah dilaksanakan Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia kepada Dr. Supratman Andi

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly beserta jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati Hari Pengayoman/ hari lahir Kemenkumham yang ke 79, Senin 19 Agustus 2024, di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menkumham menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat. “Dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat,